Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (
SBY-JK ) berlangsung pada tahun 2004-2009 dan pemerintahan SBY-Boediono
berlangsung dari tahun 2009 sampai sekarang). Ciri khas perekonomian Indonesia merupakan perkembangan pemikiran
tentang sistim ekonomi pancasila SEP. Secara normatif landasan ideal sistem
ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian maka sistem
ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang
Maha Esa (berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme); Kemanusiaan
yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi);
Persatuan Indonesia (berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan,
sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi); Kerakyatan (mengutamakan
kehidupan ekonomi rakyuat dan hajathidup orang banyak); serta Keadilan Sosial
(persamaan/emansipasi, kemakmuranmasyarakat yang utama bukan kemakmuran
orang-seorang). Dari butir-butir di atas, keadilan menjadi sangat utama di
dalam sistem ekonomi Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal utama
bertumpunya sistem ekonomi Indonesia yang berdasar Pancasila, dengan
kelengkapannya, yaitu Pasal-pasal 18, 23, 27(ayat 2) dan 34. Berdasarkan TAP
MPRS XXIII/1966, ditetapkanlah butir-butir Demokrasi Ekonomi (kemudian
menjadi ketentuan dalam GBHN 1973, 1978,1983, 1988), yang meliputi penegasan
berlakunya Pasal-Pasal 33, 34, 27 (ayat 2),23 dan butir-butir yang berasal dari
Pasal-Pasal UUDS tentang hak milik yang berfungsi sosial dan kebebasan
memilih jenis pekerjaan. Dalam GBHN 1993 butir- butir Demokrasi Ekonomi
ditambah dengan unsur Pasal 18 UUD 1945. Dalam GBHN 1998 dan GBHN 1999,
butir-butir Demokrasi Ekonomi tidak disebut lagi dan diperkirakan dikembalikan
ke dalam Pasal-Pasal asli UUD 1945. Landasan
normatif-imperatif ini mengandung tuntunan etika dan moral luhur, yang
menempatkan rakyat pada posisi mulianya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan, rakyat sebagai umat yang dimuliakan Tuhan,
yang hidup dalam persaudaraan satu sama lain, saling tolong-menolong dan
bergotong-royong.
Sasaran pembangunan
Indonesia pada periode SBY
RAPBN 2014 pemerintah
menyusun asumsi dasar makro sebagai berikut:
Pertama,
pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 diharapkan mencapai 6,4 persen.
Kedua,
asumsi mengenai inflasi. Dengan melaksanakan kebijakan fiskal dan moneter yang
tepat, disertai upaya untuk tetap menjamin kelancaran dan ketersediaan
kebutuhan masyarakat, serta kebijakan ketahanan pangan, laju inflasi pada tahun
2014 akan dijaga pada kisaran 4,5 persen.
Ketiga,
asumsi nilai tukar rupiah. Melalui kebijakan moneter yang berhati-hati, kita
menjaga stabilitas ekonomi dan stabilitastingkat nilai tukar rupiah yang
realistis. Untuk tahun 2014, menggunakan asumsi rata-rata nilai tukar adalah
Rp 9.750 per dolar AS.
Keempat,
asumsi suku bunga. Pemerintah akan terus menjaga kesehatan fundamental ekonomi
dan fiskal, agar instrumen Surat Utang Negara tetap memiliki daya tarik yang
tinggi bagi investor. Terkait dengan hal itu, asumsi rata-rata suku bunga Surat
Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, disusun pada tingkat 5,5 persen.
Kelima,
asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP). Setelah mempertimbangkan berbagai
faktor utama, asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia sebesar US$106 per
barel.
Keenam,
asumsi lifting minyak mentah dan lifting gas bumi.Beberapa tahun terakhir ini,
kapasitas produksi kedua sumber daya alam itu menunjukkan penurunan, terutama
disebabkan faktor usia sumber yang semakin kurang produktif. Namun demikian,
Pemerintah terus berupaya untuk mengatasinya. Dalam tahun 2014, Pemerintah
memperkirakan lifting minyak mentah mencapai 870 ribu barel per hari, sementara
lifting gas bumimencapai 1.240 ribu barel setara minyak per hari.
RAPBN
Tahun 2014 sebagai instrumen kebijakan fiskal akan di arahkan secara maksimal
untuk mencapai sasaran-sasaran RPJMN 2010–2014. Seperti diketahui, visi
pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014, adalah mewujud-kan Indonesia
yang lebih sejahtera, lebih demokratis, dan lebih berkeadilan (tiga pilar
ekonomi). Upaya-upaya ke arah itu kita lakukan melalui pelaksanaan empat
strategi utama, yaitu pembangunan yang pro-pertumbuhan; pro-lapangan pekerjaan; pro-pengurangan kemiskinan;
serta ramah lingkungan.
Prioritas pembangunan ekonomi
Indonesia
Ada enam
prioritas pembangunan yang ditetapkan Presiden dalam rapat kabinet:
1. Pertumbuhan ekonomi
2. Penciptaan lapangan pekerjaan
3. Stabilitas harga
4. Pengentasan kemiskinan
5. Ketahanan pangan
6. Ketahanan energi
"Apapun yang terjadi di dunia
akibat perubahan iklim, produksi, pangan di dalam negeri kita harus ada. Ini
berarti suplai harus ada, agar harga terjangkau. Demikian juga dengan
energi," kata Presiden SBY. SBY mengaku sudah berdiskusi dengan Wakil
Presiden Boediono untuk menyukseskan rencana tersebut. "Kami usahakan
bereskan semua, apakah itu kebijakan, regulasi, dan iklim. Dengan demikian,
tahun 2013 dan 2014 kami siap menghadapi tantangan global dan tetap fokus pada
enam sasaran yang telah saya sampaikan tadi," tegas SBY.
Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, prioritas utama terhadap terciptanya suatu perekonomian nasional
yang tangguh dalam pembangunan ekonomi nya lebih ke arah investasi bisnis dan
sektor pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan.
Hasil pembangunan ekonomi
Pertumbuhan ekonomi naik pesat menjadi 5.1 persen. Dan
tahun 2008 diproyeksikan sebesar 6,4 persen. Cadangan devisa yang semula 33.8
miliar dolar AS, pada tahun 2008 naik menjadi 69.1 persen.
Tingkat kemiskinan juga terus berkurang. Pada tahun 1998, angka kemiskinan
mencapai 24.2 persen. Pada masa awal Presiden SBY, tingkat kemiskinan ini turun
menjadi 16.7 persen. Dan pada 2008 tinggal 15.4 persen dari total penduduk
Indonesia.
Utang kepada Dana Moneter Internasional (IMF) dipangkas habis pada masa
pemerintahan SBY. Tengok saja, pada tahun 1998, utang Indonesia kepada IMF
sebesar 9.1 miliar dolar AS. Pada tahun 2006, dua tahun setelah memimpin
Indonesia, Presiden SBY berhasil melunasi seluruh utang kita sebesar 7.8 miliar
dolar AS.
Pertumbuhan ekonomi yang membaik, juga diikuti oleh menurunnya tingkat
pengangguran terbuka dari 9,86 persen pada tahun 2004, menjadi 5,92 persen pada
bulan Maret ditahun 2013.
Tingkat kemiskinan berhasil diturunkan dari 16,66 persen atau 37,2 juta
orang pada tahun 2004, menjadi 11,37 persen atau 28,07 juta orang pada Maret
2013.
“Kondisi ekonomi global telah membawa dampak pada perekonomian kita.
Kinerja ekspor kita mengalami penurunan. Sementara itu, kebutuhan impor,
termasuk bahan bakar minyak terus
meningkat. Akibatnya neraca perdagangan
kita memburuk, dan kondisi neraca pembayaran kita melemah,” katanya.
Presiden menambahkan bahwa kinerja APBN juga mengalami tekanan, baik dari
sisi pendapatan negara maupun dari sisi belanja negara. “Tanpa langkah-langkah
khusus, kondisi ekonomi makro kita berpotensi memburuk,” katanya mengingatkan.
Dua Poin strategis yang harus menjadi fokus perhatian pemerintah guna
menjaga kestabilan ekonomi nasional adalah pengembangan sektor usaha mikro
kecil menengah atau UMKM dan pertanian. Data dari kementrian Koperasi dan Usaha
kecil dan Menengah mnyebutkan dari 56,4 juta UMKM di seluruh Indonesia baru 30%
mengakses pembiayaan perbankan, lembaga keuangan non bank seperti koperasi
simpan pinjam mungkin lebih mudah diakses tetapi suku bunga sulit di jangkau,
artinya masih ada masalah permodalan bagi sebagian besar UMKM yang beroprasi di
Indonesia. Ini merupakan problem klasik tetapi entah kenapa pemerintah seolah
tak ujung menemukan solusinya.
Sumber :
http://www.investor.co.id/home/presiden-bersyukur-ekonomi-indonesia-tetap-tumbuh-di-masa-sulit/66951
NAMA : INATESIA
FATMAWATI
KELAS : 1 EB 24
NPM : 24213342
UNIVERSITAS
GUNADARMA
