Perbandingan Tingkat Kesejahteraan Provinsi-provinsi di Pulau Jawa dengan Provinsi di Luar Pulau Jawa (Indonesia Bagian Barat dan Timur)

Pembangunan ekonomi

Pembangunan ekonomi ialah proses yg bertujuan untuk menaikkan PDB/daerah melebihi tingkat pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan ekonomi ialah keadaan dimana terjadi kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) menghiraukan kenaikan itu lebih besar/kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk.

Keberhasilan pembangunan ekonomi menurut Prof. Dudley Seers :

1.      Pendapatan perkapita masyarakat meningkat

2.      Tingkat pengangguran berkurang

3.      Kesenjangan antara orang kaya dan miskin berkurang

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, ada 3 indikator yaitu :
1. Tingkat kemiskinan
2. Tingkat pengangguran
3. Tingkat ketimpangan di berbagai bidang.

 

1)  Kemiskinan

Kemiskinan menurut BPS dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran).

Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (%)
	Kota	Desa	Kota+Desa
DKI Jakarta	3,72	-	3,72
Jawa Barat	8,69	11,42	9,61
Banten	5,27	7,22	5,89
Jawa Tengah	12,53	16,05	14,44
DI Yogyakarta	13,73	17,62	15,03
Jawa Timur	8,90	16,23	12,73
Bali	4,17	5,00	4,49
Sulawesi Barat	8,57	13,31	10,32
Sumatera Utara	10,45	10,33	10,39
Kepulauan Bangka Belitung	3,47	6,97	5,25
Papua	5,22	40,72	31,53

Dari tabel di atas (bps.go.id) dapat dilihat bahwa, tingkat kemiskinan berdasarkan presentase penduduknya  yang tertinggi di pulau Jawa adalah provinsi DI Yogyakarta (15,03%)  sedangkan secara keseluruhan yang tertinggi adalah provinsi Papua (31,53%). Tingkat kemiskinan yang terendah di pulau Jawa adalah provinsi DKI Jakarta (3,72%) dan tingkat kemiskinan yang terendah di luar pulau Jawadalah provinsi Bali (4,49%).

2)      Pengangguran

Provinsi	Jumlah pengangguran (%)
DKI Jakarta	9,94
Jawa Barat	9,22
Banten	9,9
Jawa Tengah	5,57
DI Yogyakarta	3,97
Jawa Timur	4
Bali	1,79
Sulawesi Barat	2,33
Sumatera Utara	6,53
Kepulauan Bangka Belitung	3,7
Papua	31,1

Dari tabel di atas (bps.go.id) dapat dilihat bahwa, tingkat pengangguran berdasarkan presentase  yang tertinggi di pulau Jawa adalah provinsi  DKI Jakarta (9,94%) sedangkan secara keseluruhan yang tertinggi adalah provinsi Papua (31,1%). Tingkat pengangguran di pulau Jawa yang terendah adalah provinsi DI Yogyakarta (3,97%) sedangkan secara keseluruhan yang terendah adalah provinsi Bali (1,79%).

3)      Tingkat ketimpangan di berbagai bidang

Ketimpangan distribusi pendapatan, Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Bila Koefisien Gini mendekati nol menunjukkkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Koefisien Gini mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Pada prakteknya, angka ketimpangan untuk negara-negara yang ketimpangan distribusi pendapatannya tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif paling merata berkisar antara 0,20 sampai 0,35.

Provinsi	Gini Ratio (0-1)
DKI Jakarta	0,433
Jawa Barat	0,411
Banten	0,399
Jawa Tengah	0,387
DI Yogyakarta	0,439
Jawa Timur	0,364
Bali	0,403
Sulawesi Barat	0,349
Sumatera Utara	0,354
Kepulauan Bangka Belitung	0,313
Papua	0,442

Dari tabel di atas (bps.go.id) dapat dilihat bahwa, tingkat ketimpangan di berbagai bidang berdasarkan Gini Ratio yang tertinggi di pulau Jawa adalah provinsi DI Yogyakarta (0,439) sedangkan secara keseluruhan yang tertinggi adalah  provinsi Papua (0,442)  negara Indonesia bagian timur. Tingkat ketimpangan yang terendah di pulau Jawa adalah provinsi Jawa Timur (0,364) sedangkan secara keseluruhan yang terendah adalah provinsi Kepulauan Bangka Belitung (0.313).

Solusinya menurut saya,

Ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan merupakan sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat dunia ini baik di negara maju maupun negara berkembang, Perbedaannya terletak pada proporsi tingkat ketimpangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara.

Distribusi pendapatan nasional yang tidak merata, tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum. Sistem distribusi yang tidak pro poor hanya akan menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu saja, sehingga ini menjadi isu sangat penting dalam menyikapi angka kemiskinan hingga saat ini.

Menurut Todaro (2000), Pengaruh antara ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk cenderung berdampak negatif terhadap penduduk miskin, terutama bagi mereka yang sangat miskin. Sebagian besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak sehingga kondisi perekonomian mereka berada di garis kemiskinan semakin memburuk seiring dengan memburuknya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan.

    Penyebab dari kemiskinan adalah adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang selanjutnya akan menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.

• Karena pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, sehingga dapat mendukung lancarnya pelaksanaan pembangunan. Maka upaya yang sebaiknya dilakukan pemerintah adalah :

·         Program sosial mencakup pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial lainnya harus ditingkatkan efektivitas dan jangkauan pelaksanaannya untuk memberikan basis bagi golongan miskin dan tidak mampu.

·         Merangsang rakyatnya untuk berani berwiraswasta, dengan mempermudah pemberian kredit kepada calon wirausahawan dengan bunga yang  rendah.

·         Menggiatkan usaha kerajinan rumah tangga/industrialisasi, dengan begitu otomatis akan memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran yang ada.

·         Meningkatkan GNP dengan cara meningkatkan kualitas barang dan jasa.

·         Menekan laju pertumbuhan penduduk dengan cara semakin gencarnya mesosialisasikan program Keluarga Berencana (KB).

Sumber :

bps.go.id

bappenas.go.id

Susena

http://kumpulantugasmakalahekonomi.blogspot.com/2013/03/makalah-ekonomi-pembangunan-ketimpangan.html

Nama : Inatesia Fatmawati

Kelas  : 1EB24

NPM  : 24213342

Universitas Gunadarma

Tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia (softskill)